FKWI Minta Jaminan Kerja Waria Diakomodir UU Ketenagakerjaan

Ketika mendapatkan pekerjaan pun masalah yang dihadapi waria belum berhenti. Intimidasi di tempat kerja sering kali terjadi, terutama di saat lingkungan kantor mengetahui bahwa ada orientasi seksual yang berbeda.




Kamis (22/1), Komisi IX DPR kedatangan tamu dari Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI). Mereka menuntut DPR segera menyampaikan ke pemerintah agar waria diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya, termasuk memperoleh pekerjaan.



Ketua Ikatan Waria Malang (Iwama) Merlyn Sopjan mengatakan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bukan hanya untuk kalangan laki-laki dan perempuan saja, waria juga memiliki hak yang sama. Jaminan ini juga tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Ketika mendapatkan pekerjaan pun masalah yang dihadapi waria belum berhenti. Intimidasi di tempat kerja sering kali terjadi, terutama di saat lingkungan kantor mengetahui bahwa ada orientasi seksual yang berbeda, seperti identitas gender dan status HIV atau Orang Hidup Dengan HIV (ODHIV) karyawan tersebut.



“Perlu dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan bahwa penampilan seseorang tidak harus sesuai jenis kelamin, tetapi lebih pada kemampuan,” tegas Merlyn. Makanya, FKWI berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang sedang digodok DPR dapat menyisipkan beberapa poin yang menyangkut lapangan pekerjaan untuk waria. Untuk itu, Merlyn menyatakan FKWI siap memberikan masukan ke DPR.



Ketua Panitia Kerja (Panja) Tenaga Kerja Komisi IX Sonny Sumarsono menyanggupi dan siap memperjuangkan aspirasi FKWI. Sonny sepakat bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, tanpa terkecuali. “Sedangkan masukan dicantumkannya jenis kelamin sendiri dalam Kartu Tanda Penduduk, kami harus membicarakan hal ini kepada Komisi III dahulu,” katanya. Selain tentang jaminan kerja, FKWI juga meminta identitas mereka bisa dicantumkan di kartu identitas.



Anggota Komisi IX lainnya, Rustam Effendy juga mengaku siap mendesak pemerintah terkait permasalahan lapangan pekerjaan. Menurut Rustam, diskriminasi yang terjadi di lapangan pekerjaan tidak boleh terjadi terus menerus. Hal ini, lanjutnya, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan bisa memicu terjadinya konflik. “Pemerintah harus memberikan jalan keluar dengan membuat aturan tentang bagaimana mengatasi permasalahan waria ini, untuk itu niat pemerintah akan kami tunggu,” kata anggota DPR dari F-PAN ini.



Anggota Komisi IX Rudyanto Tjen mengatakan, keinginan dibukanya kesempatan kerja lebih luas bisa diwujudkan dengan program baru dan diusulkan oleh forum waria itu sendiri. Artinya program ini harus melibatkan para waria dalam bekerja nantinya. “Saya berharap keinginan forum terkait lapangan pekerjaan ini bisa tercapai, tidak semua waria itu kerjanya di salon,” katanya. Rencananya, Komisi IX berjanji minggu depan akan membawa FKWI bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Kecolongan

Ketua FKWI Yulianus Rettoblaut mengatakan di seluruh Indonesia jumlah waria mencapai tujuh juta orang. Waria merupakan warga negara dan negara memiliki tanggung jawab terhadap kelompok yang sering dianggap minoritas ini. Dari jumlah tujuh juta, terdapat 800 waria lanjut usia yang tidak memiliki tempat tinggal. “Makanya kedatangan kami memohon DPR dan pemerintah untuk segera memperhatikan kami dan memberikan waria lansia tempat tinggal seperti panti,” kata Yulianus yang sempat mengikuti seleksi anggota Komnas HAM.



Yuli sapaan akrabnya memaparkan sering terjadi diskriminasi terhadap waria. Baik kekerasan yang datang dari kelompok masyarakat tertentu, sampai kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pemerintah. Seperti, aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Selama ini yang kita dapat penekanan-penekanan dan diskriminasi,” ujarnya.